skandal

Ratna Sarumpaet mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 6 tahun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus kebohongan publik. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara," ujar Jaksa Daroe Tri Sadono saat membacakan surat tuntutan di PN Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019). Tuntutan disampaikan oleh Jaksa setelah melakukan pertimbangan terhadap perbuatan yang memberatkan dikatakan oleh Daroe ialah membuat kebohongan, padahal Ratna sikenal sebagai orang yang berintelektual. "Terdakwa juga dinilai berbelit-belit saat memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan beberapa waktu lalu. Terdakwa juga pernah dihukum," tutupnya. Ratna Sarumpaet juga mendapatkan keringan dari keberaniannya untuk mengakui kebohongannya di hadapan publik melalui konferensi pers. Pada sebelumnya, Ratna mengatakan bahwa wajahnya lebam karena ...

Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir langsung ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin malam (27/5/2019). Dilakukannya penahanan Sofyan berdasarkan proses penyidikan terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang menjadikannya sebagai tersangka. "SFB (Sofyan Basir) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung MP Kavling K-4," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (27/5/2019). Pemeriksaan sempat berjalan alot, jika mengingat orang nomor satu di PLN tersebut sempat mangkir dari pemeriksaan sebelumnya pada Jumat (24/5/2019). Sementara untuk pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang akibat Sofyan mangkir dari pemeriksaan. Sofyan setidaknya bakal mendekam di sel tahanan KPK hingga melewati hari raya Idul Fitri. Saat keluar dari gedung KPK, Sofyan tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan 'Tahanan KPK' sembari ditemani oleh penyidik dan pengawal tahanan beserta kuasa hukumnya. "Sudah yah,doai...

Bambnag Soesatyo, Ketua DPR RI mengingatkan para kontestan Pilpres harus dewasa dalam berpolitik, karena mengingat penolakan hasil Pemilu Presiden 2019 akan berimbas juga pada hasil Pemilu Legislatif. "Kalau Pemilu tidak diakui maka konsekuensinya berdampak pada hasil pemilihan legislatif, padahal partai politik pengusung kedua capres-cawapres memperoleh capaian maksimal bagi para calon anggota legislatifnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Bamsoet panggilan akrab dirinya, mengomentari pernyataan dari BPN Prabowo-Sandi yang akan menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang dianggap curang. Menurut Bamsoet, kalau hasil Pemilu tidak diakui, maka pertanyaannya adalah apakah harus dilakukan Pemilu ulang, dan para caleg yang sudah "berdarah-darah" di Pileg ingin mengulang prosesnya karena Pileg dan Pilpres merupakan satu kesatuan yang dilakukan dalam satu hari. Dan terkait dengan hal tersebut Bamsoet menyarankan jika memiliki bukti...

Sudah dijadwalkan polisi akan lakukan pemeriksaan pada Rabu (8/5/2019) kepada Bachtiar Nasir dengan status tersangka. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipid Eksus) Bareskrim sedang mengorek lebih dalan terkait kasus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyalahgunaan dana yayasan dengan tersangka Bachtiar Nasir. "Surat panggilan itu betul terkait dugaan penyalahgunaan dana yayasan. Tentunya akan didalami dari penyidik eksus itu yang menangani kasus tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2019).       Kasus tersebut masih kurang alat bukti untuk meringkus mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Diketahui kasus TPPU dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) sudah ada sejak tahun 2017. Dedi mengatakan, penyidik akan meminta keterangan dari Bachtiar Nasir guna mengklarifikasi tentang dana yang disalahgunakan...